Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada awal tahun 2026 menunjukkan tekanan yang cukup besar. Hingga akhir Januari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor ini sebesar Rp22,6 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp26,3 triliun.
Jika dibandingkan dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, capaian tersebut baru sekitar 6,7 persen dari total target tahunan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai akan menghadapi tantangan sepanjang tahun berjalan.
Pemerintah menilai penurunan tersebut tidak hanya dipengaruhi satu faktor. Beberapa komponen utama seperti cukai, bea keluar, dan bea masuk sama-sama mencatat penurunan kinerja pada awal tahun.
Kontribusi Cukai Masih Dominan
Penurunan Produksi Rokok Tekan Cukai
Komponen cukai masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan kepabeanan dan cukai. Pada Januari 2026, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp17,5 triliun. Meski tetap mendominasi, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini berkaitan erat dengan turunnya produksi rokok pada akhir tahun 2025. Produksi rokok menjadi indikator penting karena berhubungan langsung dengan pembelian pita cukai oleh industri. Ketika produksi menurun, maka permintaan pita cukai ikut melemah sehingga memengaruhi penerimaan negara dari sektor tersebut.
Meski demikian, pemerintah mencatat adanya perbaikan pada awal 2026. Pembelian pita cukai mulai meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya optimalisasi dari pelaku industri dalam menyesuaikan produksi.
Perubahan Pola Produksi Industri
Penurunan produksi pada akhir tahun sebelumnya juga mencerminkan perubahan strategi produksi perusahaan. Beberapa produsen melakukan penyesuaian pembelian pita cukai dan pengaturan distribusi produk untuk mengelola stok serta biaya operasional.
Langkah tersebut pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara, khususnya pada awal tahun ketika aktivitas produksi belum sepenuhnya kembali normal.
Bea Keluar Terpukul Penurunan Harga Komoditas
Harga CPO Berpengaruh Besar
Selain cukai, penurunan tajam juga terjadi pada penerimaan bea keluar. Hingga Januari 2026, penerimaan dari pos ini hanya mencapai sekitar Rp1,4 triliun atau turun lebih dari 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Faktor utama yang memicu penurunan tersebut adalah melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Ketika harga komoditas menurun, nilai ekspor yang menjadi dasar pengenaan bea keluar ikut berkurang sehingga berdampak langsung pada penerimaan negara.
Kondisi ini memperlihatkan betapa sensitifnya penerimaan negara terhadap fluktuasi harga komoditas global. Indonesia sebagai salah satu eksportir utama CPO sangat bergantung pada dinamika pasar internasional.
Bea Masuk Ikut Mengalami Penurunan
Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas
Komponen lainnya yang mengalami penurunan adalah bea masuk. Pada Januari 2026, penerimaan dari bea masuk tercatat sekitar Rp3,7 triliun, turun sekitar 4,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya meningkatnya pemanfaatan skema perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Melalui skema tersebut, sejumlah barang impor memperoleh tarif yang lebih rendah bahkan hingga nol persen.
Selain itu, peningkatan penggunaan tarif Most Favoured Nation (MFN) nol persen serta adanya restitusi juga memberikan tekanan terhadap penerimaan bea masuk.
Prospek Penerimaan Tahun 2026
Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada awal tahun sering kali menunjukkan pola yang lebih rendah dibandingkan periode lain. Aktivitas perdagangan internasional dan produksi industri biasanya meningkat pada paruh kedua tahun berjalan.
Meski demikian, penurunan yang cukup tajam pada awal 2026 tetap menjadi perhatian pemerintah. Dengan target penerimaan kepabeanan dan cukai sekitar Rp336 triliun dalam APBN 2026, diperlukan strategi tambahan untuk menjaga kinerja penerimaan tetap stabil sepanjang tahun.
