Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dari perusahaan Anthropic memicu konflik besar di industri teknologi. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintahan Donald Trump memerintahkan lembaga federal agar tidak lagi menggunakan teknologi milik perusahaan tersebut.
Larangan ini berawal dari keputusan Departemen Pertahanan AS yang menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok (supply chain risk). Status tersebut membuat teknologi perusahaan tidak boleh digunakan dalam kontrak pemerintah maupun oleh kontraktor yang bekerja sama dengan militer.
Anthropic dikenal sebagai pengembang model AI bernama Claude AI, sebuah model bahasa besar yang digunakan untuk berbagai aplikasi teknologi, mulai dari analisis data hingga pengembangan perangkat lunak. Sistem ini sebelumnya juga sempat dipakai dalam beberapa proyek pemerintah dan lembaga keamanan nasional.
Namun hubungan perusahaan dengan pemerintah mulai memburuk ketika Anthropic menolak memberikan izin agar teknologinya digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika atau untuk sistem senjata otonom yang mematikan. Kebijakan internal perusahaan tersebut dianggap bertentangan dengan kebutuhan militer AS dalam memanfaatkan teknologi AI secara luas.
Sebagai respons, pemerintah memutuskan untuk menghentikan penggunaan teknologi Anthropic secara bertahap di seluruh lembaga federal.
Anthropic Gugat Pemerintah Amerika Serikat
Tidak menerima keputusan tersebut, Anthropic akhirnya menggugat pemerintah AS di pengadilan federal. Perusahaan menilai penetapan status “risiko keamanan nasional” tidak memiliki dasar yang kuat dan justru merupakan bentuk pembalasan terhadap sikap perusahaan terkait penggunaan AI dalam militer.
Dalam gugatan tersebut, Anthropic menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berpotensi menyebabkan kerugian finansial besar dan merusak reputasi perusahaan di pasar teknologi global. Perusahaan bahkan memperingatkan bahwa larangan ini bisa membuat mereka kehilangan pendapatan bernilai miliaran dolar.
Selain itu, perusahaan juga menilai tindakan pemerintah melanggar prinsip kebebasan berbisnis serta hak konstitusional mereka.
Kasus ini menjadi salah satu konflik paling signifikan antara perusahaan teknologi AI dan pemerintah AS, karena menyangkut pertanyaan besar mengenai siapa yang berhak menentukan batas penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
Microsoft Ikut Membela Anthropic
Di tengah sengketa hukum tersebut, perusahaan teknologi raksasa Microsoft memutuskan ikut turun tangan.
Microsoft mengajukan amicus brief di pengadilan federal untuk mendukung gugatan Anthropic. Dokumen hukum tersebut meminta hakim menunda penerapan keputusan pemerintah sampai proses hukum selesai.
Perusahaan menilai keputusan pemerintah yang langsung melarang penggunaan teknologi Anthropic dapat mengganggu ekosistem teknologi serta kontrak yang sudah berjalan, terutama yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan komputasi awan.
Microsoft sendiri memiliki hubungan bisnis yang cukup besar dengan Anthropic, termasuk kerja sama teknologi serta investasi dalam pengembangan AI perusahaan tersebut.
Dampak terhadap Industri AI
Konflik ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri teknologi. Banyak pihak menilai kebijakan pemerintah yang memasukkan perusahaan AI domestik ke dalam daftar hitam merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Beberapa pakar hukum bahkan menilai keputusan tersebut berpotensi menjadi preseden berbahaya jika pemerintah dapat menggunakan alasan keamanan nasional untuk menekan perusahaan teknologi.
Selain itu, larangan terhadap Anthropic juga dapat memengaruhi rantai pasokan teknologi bagi kontraktor pertahanan, universitas, serta perusahaan yang selama ini menggunakan sistem AI Claude dalam berbagai proyek teknologi.
Perdebatan Etika Penggunaan AI Militer
Kasus ini juga menyoroti perdebatan global mengenai penggunaan AI dalam sektor militer.
Anthropic sejak awal menyatakan bahwa teknologinya tidak boleh digunakan untuk senjata otonom yang dapat menyerang tanpa campur tangan manusia maupun untuk pengawasan massal terhadap masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memastikan AI digunakan secara aman dan bertanggung jawab.
Sebaliknya, pihak pemerintah berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat fleksibilitas militer dalam memanfaatkan teknologi baru untuk keamanan nasional.
Masa Depan Sengketa AI di Amerika Serikat
Perseteruan antara Anthropic dan pemerintah AS diperkirakan akan berlangsung cukup lama karena menyangkut kepentingan strategis, politik, dan ekonomi sekaligus.
Putusan pengadilan nantinya bisa menjadi acuan penting bagi hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi AI di masa depan. Jika pengadilan memihak Anthropic, hal itu dapat memperkuat posisi perusahaan teknologi dalam menentukan batas etika penggunaan AI.
