Jakarta, Indomenit.com – Perpindahan Mynor Cuyún Salguero dari Indonesia ke Jepang pada 2026 menuai sorotan, termasuk dari kalangan pengamat di Indonesia. Rotasi yang secara administratif lazim dalam praktik diplomasi itu kini dibaca lebih kritis, terutama karena figur yang sama terus bertahan lintas pemerintahan.
Jacobo Cuyùn diketahui telah mengisi sejumlah posisi strategis sejak era Otto Pérez Molina, berlanjut pada masa Jimmy Morales, hingga tetap aktif di bawah pemerintahan Bernardo Arévalo. Pola keberlanjutan ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan sistem rotasi berbasis evaluasi kinerja.
Seorang pengamat hubungan internasional di Indonesia menilai bahwa rotasi diplomat seharusnya didasarkan pada prinsip profesionalisme dan kebutuhan strategis negara.
“Penempatan duta besar tidak cukup hanya berbasis kepercayaan politik. Harus ada ukuran kinerja dan transparansi. Jika satu figur terus berpindah tanpa evaluasi terbuka, wajar publik mempertanyakan,” ujarnya Pengamat HI yang enggan disebutkan namnya, Rabu 06/5/26.
Sorotan terhadap praktik diplomasi Guatemala sebelumnya juga muncul dalam laporan media seperti GazetaGT yang menyinggung lemahnya meritokrasi dalam penunjukan pejabat luar negeri. Dalam laporan tersebut, jabatan diplomatik disebut kerap diisi oleh individu dengan kedekatan politik, sementara diplomat karier justru tersisih.
Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini dinilai sebagai persoalan sistemik. Seorang analis kebijakan menyebut rotasi jabatan yang tidak berbasis evaluasi hanya akan memperkuat stagnasi birokrasi.
“Kalau hanya dipindahkan tanpa indikator kinerja yang jelas, maka sulit melihat adanya perbaikan. Ini bukan sekadar rotasi, tapi bisa menjadi bagian dari pola lama yang dipertahankan,” katanya.
Isu ini juga berkaitan dengan efektivitas layanan diplomatik, termasuk pelayanan konsuler bagi warga negara di luar negeri. Seorang peneliti migrasi menilai bahwa kualitas pelayanan seharusnya menjadi indikator utama dalam evaluasi diplomat.
“Yang paling penting adalah bagaimana perwakilan negara melayani warganya. Jika itu tidak menjadi prioritas, maka fungsi diplomasi perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Guatemala terkait alasan spesifik di balik pemindahan tersebut. Namun, diskursus yang berkembang menunjukkan bahwa publik tidak lagi melihat rotasi jabatan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai cerminan tata kelola kekuasaan.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi global, praktik diplomasi yang tidak berbasis meritokrasi berisiko menggerus kepercayaan publik sekaligus melemahkan posisi negara di kancah internasional.(*)
