Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman Republik Indonesia serta kediaman salah satu komisionernya, Yeka Hendra Fatika. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan terkait dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Penggeledahan dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026. Tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mendatangi dua lokasi, yakni kantor Ombudsman di Jakarta Selatan dan rumah pribadi Yeka Hendra yang berada di kawasan Cibubur. Dari operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Pihak Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa langkah penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan kasus besar yang sebelumnya menyeret sejumlah pihak dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng. Penyelidikan terus diperluas untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam upaya menghambat proses hukum.
Latar Belakang Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng
Kasus ini bermula dari perkara korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang sempat mencuat pada beberapa tahun terakhir. Dalam kasus tersebut, sejumlah perusahaan besar di industri minyak sawit pernah menjadi terdakwa.
Tiga korporasi yang terseret perkara tersebut adalah Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ketiganya sempat menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi ekspor CPO. Namun dalam proses persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan lepas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Belakangan terungkap bahwa putusan tersebut diduga tidak sepenuhnya murni proses hukum. Penyelidikan menemukan adanya praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pengacara dan oknum aparat penegak hukum.
Salah satu pihak yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara ini adalah advokat Marcella Santoso yang dinyatakan bersalah melakukan suap kepada hakim agar menjatuhkan vonis lepas terhadap korporasi yang menjadi terdakwa.
Perkembangan penyidikan inilah yang kemudian membuka dugaan adanya upaya perintangan hukum melalui berbagai jalur, termasuk melalui lembaga pengawas pelayanan publik.
Dugaan Peran Rekomendasi Ombudsman dalam Gugatan
Salah satu titik yang menjadi perhatian penyidik adalah rekomendasi dari Ombudsman yang menyatakan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor CPO. Rekomendasi tersebut kemudian digunakan oleh pihak korporasi sebagai salah satu dasar dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jaksa menilai bahwa dokumen rekomendasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat argumentasi hukum perusahaan yang tengah menghadapi perkara korupsi. Dalam pandangan penyidik, situasi tersebut diduga menjadi bagian dari rangkaian strategi yang bertujuan melemahkan proses penuntutan.
Atas dasar itulah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kantor dan rumah komisioner Ombudsman yang dianggap berkaitan dengan proses penerbitan rekomendasi tersebut.
Dugaan Perintangan Penyidikan
Dalam pengembangan perkara, jaksa menduga adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dugaan tersebut muncul karena beberapa langkah di luar proses pengadilan dinilai berpotensi menghambat penanganan perkara.
Beberapa langkah yang disebut dalam penyidikan antara lain pelaporan ke Ombudsman, pengajuan gugatan hukum ke pengadilan, serta pembentukan opini publik yang meragukan proses penegakan hukum. Tujuan dari rangkaian langkah tersebut diduga untuk menekan atau melemahkan posisi penyidik dalam menangani kasus korupsi CPO.
Penyidik menduga bahwa sejumlah pihak berupaya memanfaatkan jalur administratif maupun opini publik untuk menciptakan kesan bahwa proses hukum terhadap korporasi tidak memiliki dasar yang kuat.
Barang Bukti yang Disita
Dalam penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Barang bukti itu meliputi dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berisi data penting terkait kasus tersebut.
Pihak Kejaksaan belum mengungkap secara rinci isi dokumen yang disita. Namun penyidik memastikan seluruh barang bukti akan diperiksa untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi minyak goreng.
